Polri Dan KPK Diminta Perjelas Status Hukum Paslon Di Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com – Tahap pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan berlangsung pada Rabu (19/4/2017).

Dua pasangan calon, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi pilihan masyarakat Jakarta saat menggunakan hak politiknya.

Pendiri Nation and Character Building Institute Juliaman Saragih mengatakan, masyarakat Ibu Kota membutuhkan pemimpin yang jujur.

Untuk itu, Saragih meminta penegak hukum memberikan kejelasan status hukum calon kepala daerah itu.

“Pihak kepolisian, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), deklarasi status perkaran masing-masing. Jadi rakyat sudah tahu, ‘oh ini pemimpin berisih’,” kata Saragih dalam diskusi bertajuk “Mencari Pemimpin Berintegritas: Kegembiraan vs Kepalsuan di Para Syndicate, Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

Sementara Anies Baswedan dilaporan dalam dugaan korupsi pendanaan Frankfurt Book Fair tahun 2015.

(Baca: Anies Pertanyakan Latar Belakang Pelaporannya ke KPK)

Pelapor menyangka Anies menyalahgunakan jabatan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia dilaporkan ke KPK.

Kemudian, Sandiaga Uno terseret dalam kasus dugaan penggelapan penjualan sebidang tanah, bersama dengan rekan bisnisnya Andreas Tjahjadi.

Ia dilaporkan oleh Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward S Soeryadjaya ke Polda Metro Jaya.

“Dan Djarot dalam kasus Sumber Waras. Ini penting agar masyarakat tahu dalam mencari pemimpin yang berintegritas. Perlu ditegaskan status hukum sebelum masyarakat masuk ke kotak suara,” ucap Juliaman.

Selain itu, Juliaman menyayangkan maraknya isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang menjadi perbincangan di masyarakat.

(Baca: Sandiaga Kembali Dilaporkan ke Polisi oleh Fransiska Kumalawati)

Ia menilai isu tersebut meniadakan evaluasi terhadap visi misi dan program kerja para calon.

“Isu sekunder, SARA, diekspos menjadi utama. Yang primer menjadi terpinggirkan. Di pinggiran Jakarta sangat terasa ketegangan yang seharusnya tidak ada akibat keegoisan politik,” ujar Juliaman.

Kompas TV Manakar Dukungan Koalisi Parpol di Putaran Kedua (Bag 3)

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2017/03/24/17110591/polri.dan.kpk.diminta.perjelas.status.hukum.paslon.di.pilkada.dki

Be the first to leave a comment. Don’t be shy.

Join the Discussion

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>