KPU Harap Panglima Bolehkan Pendirian TPS Di Kompleks TNI

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) berharap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengizinkan KPU DKI Jakarta mendirikan Tempat Pemugutan Suara (TPS) di kompleks TNI.

Hal ini agar memudahkan warga yang tinggal di Kompleks TNI menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua yang digelar pada 19 April 2017.

Pada saat pemungutan suara putaran pertama, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menginstruksikan seluruh jajarannya agar melarang pendirian TPS di dalam kompleks TNI. Tujuannya, menjaga netralitas TNI dalam pesta demokrasi.

Akibat adanya aturan tersebut, sejumlah lokasi TPS dipindahkan. Jaraknya cukup jauh dari rumah warga.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay berpendapat, citra netralitas TNI akan tetap terjaga meskipun di Kompleks TNI didirikan TPS.

(Baca:  Pendirian TPS di Kompleks TNI, KPU DKI Diminta Berkomunikasi dengan Panglima)

Oleh karena itu, sebaiknya Panglima TNI mendukung penyelenggaraan pilkada kali ini dengan memberikan kemudahan akses bagi warga untuk menggunakan hak pilihnya.

“Aksesabilitas bagi pemilih menjadi pertimbangan utama,” kata Hadar saat dihubungi, Sabtu (1/4/2017).

Menurut Hadar, TPS perlu didirikan di area yang mudah dijangkau warga.

“Jadi para pemilih tidak kesulitan untuk ke TPS yang berada dekat dengan rumah tinggalnya. Sehingga, tingkat partisipasi akan tetap tinggi,” kata Hadar.

(Baca: Menhan Minta KPU Hormati Aturan soal TPS di Kompleks TNI)

Pada pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, sejumlah TPS yang sedianya didirkan di dalam kompleks TNI Ad Berland dipindahkan ke pinggir jalan Matraman, Jakarta Timur.

Demi memfasilitasi warga agar tetap bisa menjangkau TPS, pihak penyelenggara menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya, mengerahkan kendaraan milik warga.

“Masih banyak warga yang belum memilih, distribusi odong-odong untuk mengangkut pemilih ini frekuensinya ditambah. Jarak rumah warga sampai ke lokasi TPS 300 meteran,” kata Komisioner KPU Arief Budiman saat memantau lokasi pemungutan suara di pinggir jalan raya Matraman, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2017).

Kompas TV Dugaan Tak Netral, Ketua KPUD Jalani Sidang Kode Etik

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2017/04/01/09172771/kpu.harap.panglima.bolehkan.pendirian.tps.di.kompleks.tni

Be the first to leave a comment. Don’t be shy.

Join the Discussion

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>